Tugas Belajar

(1) Tugas belajar diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatannya sebagai PNS, dan untuk bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan dalam hal ini dokter spesialis dapat diberikan sejak diangkat sebagai CPNS;
  2. setiap unsur atau aspek penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sebutan lain yang memiliki kesamaan dengan fungsi tersebut untuk periode 2 (dua) tahun sekurang-kurangnya bernilai baik;
  3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  4. tidak pernah diberhentikan sementara sebagai PNS;
  5. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan/keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi sebagaimana terdapat dalam standar kompetensi jabatan;
  6. perguruan tinggi tempat mengikuti pendidikan telah mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan dari Menteri yang membidangi pendidikan, khusus untuk perguruan tinggi swasta program studi yang menjadi pilihan telah memiliki Akreditasi minimal B dan Badan Akreditasi Nasional;
  7. berumur setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun untuk ke jenjang Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) dan Sarjana (S.1), 45 (empat puluh lima) tahun untuk ke jenjang Pasca Sarjana (S.2)/Dokter Spesialis dan jenjang Doktor (S.3).
  8. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat, apabila formasi belum memungkinkan serta program atau jurusan pendidikan yang diikuti tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan.

(2) Prosedur pelaksanaan pengajuan tugas belajar diberikan dengan cara sebagai berikut:

  1. Setiap PNS yang berminat mengajukan usulan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kerja terlebih dahulu disertai dengan proposal.
  2. Kepala Satuan Kerja wajib melakukan analisa baik dari segi keterpaduan program studi maupun hal-hal teknis menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai Pegawai yang bersangkutan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk menerima ataupun menolak memberikan rekomendasi tugas belajar kepada Bupati.
  3. Terhadap permohonan yang oleh Kepala Satuan Kerja dianggap layak untuk dipenuhi, maka selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk mendapatkan persetujuan.
  4. Kepala Satuan Kerja mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk pemberian Rekomendasi dalam rangka mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, dengan dilampiri:
  • surat permohonan mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi dari Pegawai yang bersangkutan yang diketahui oleh atasan langsung;
  • Proposal
  • surat/pengumuman seleksi masuk perguruan tinggi;
  • fotocopy SK CPNS;
  • fotocopy SK PNS;
  • fotocopy SK Pangkat Terakhir;
  • fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir;
  • Rekomendasi dari Kepala SKPD
  • surat keterangan dari Kepala SKPD bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; dan
  1. Sebelum Surat Permohonan Pegawai tersebut disetujui, Pejabat Kepegawaian/Analis Kepegawaian pada SKPD tempat Pegawai calon tugas belajar bertugas, terlebih dahulu menyusun standar kompetensi jabatan pada SKPD sebagai pedoman dalam peningkatan dan pengembangan pegawai;
  2. Pejabat kepegawaian SKPD melakukan verifikasi atas persyaratan yang berlaku kepada Pegawai Calon tugas belajar yang akan direkomendasikan;
  3. Kepala Satuan Kerja menyetujui permohonan ikut seleksi tugas belajar bagi Pegawai yang telah lolos verifikasi maupun lolos uji butuh pendidikan dari analisa kepegawaian atau pejabat yang membidangi kepegawaian;
  4. BKD melakukan seleksi berkas atas semua permohonan yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja ke Bupati melalui Kepala BKD;
  5. Kepada pegawai yang memenuhi syarat dan melengkapi berkas/persyaratan akan dilakukan pemanggilan mengikuti seleksi;
  6. Jumlah pegawai berikut program studi/jurusan yang menjadi pilihan dalam pelaksanaan tugas belajar mengacu pada perencanaan tugas belajar yang telah ditetapkan dengan mengutamakan prioritas kebutuhan dan kepentingan daerah; dan
  7. Pegawai yang lolos seleksi akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk mengikuti tugas belajar dengan melengkapi berkas persyaratan yang meliputi:
  • surat rekomendasi mengikuti tes/seleksi dari Bupati;
  • surat pengumunan hasil seleksi;
  • surat panggilan mengikuti perkuliahan;
  • surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  • surat pernyataan bila diperlukan;

(3) Pemberian bantuan biaya perkuliahan kepada PNS yang memperoleh izin belajar dilaksanakan setiap akhir semester setelah menyampaikan kelengkapan berkas yang meliputi:

  1. SK Izin Belajar/Surat Izin Belajar dari Bupati;
  2. TBS SPP/SKS/Mata Kuliah; dan
  3. Nilai ujian semester sebelumnya.

(4) Berkas Pengusulan Bantuan Tugas Belajar

  1. SK Tugas Belajar
  2. Bukti Setor Pembayaran Uang Kuliah
  3. Surat Permohonan Bantuan Tugas Belajar
  4. Transkip Nilai