Izin Belajar

(1) Izin belajar dapat diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatannya sebagai PNS.
  2. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sebutan lain yang memiliki kesamaan dengan fungsi tersebut untuk periode 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  4. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  5. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
  6. perguruan tinggi tempat mengikuti pendidikan telah mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan dari Menteri yang membidangi pendidikan, khusus untuk perguruan tinggi swasta program studi yang menjadi pilihan telah terdaftar pada Kementerian Pendidikan Nasional;
  7. telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk memasuki perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
  8. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat, apabila formasi belum memungkinkan serta program atau jurusan pendidikan yang diikuti tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan.

(2) Kepala Satuan Kerja mengusulkan kepada Bupati untuk pemberian izin belajar melalui Kepala BKD, dengan melampirkan:

  1. Surat Usulan mengikuti izin belajar
  2. Surat Pernyataan dari Kepala Satuan Kerja yang menyatakan program studi yang diambil masih berhubungan dengan tugas/jabatan yang bersangkutan
  3. Melampirkan bukti kelulusan dan/atau Surat Keterangan sebagai Mahasiswa dari Perguruan Tinggi;
  4. Fotocopy SK CPNS, PNS dan/atau SK Pangkat Terakhir
  5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai atau sebutan lain yang sama dengan itu selama 2 (dua) tahun terakhir dan semua unsure bernilai baik;
  6. Surat Keterangan dari Kepala Satuan Kerja bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin, baik tingkat sedang maupun tingkat berat.